Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Selesaikan Korupsi Penempatan PMI di Arab Saudi
Kamis, 8 Juni 2023 – 09:49 WIB
Jakarta – Maraknya penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal menyebabkan dua organisasi masyarakat sipil menuding adanya monopoli bisnis yang dilakukan oleh kelompok kartel majikan.
Koalisi Publik Peningkatan SPSK (Koalisi SPSK) dan Migrant Watch mengatakan, monopoli bisnis melalui skema Sistem Satu Saluran Penempatan (SPSK) membuat ruang penempatan PMI tidak optimal, dan akhirnya membuat sejumlah pihak melakukan tindakan penempatan PMI ilegal. .
“Alasannya, bisnis penempatan itu dikuasai oleh sekelompok orang (secara kartel). Karena kegiatan penempatan adalah bisnis, beberapa pihak memiliki niat buruk untuk menguasai bisnis penempatan. Untuk dikendalikan oleh kartel, dibuatlah SPSK atau One Channel System. Dalam persaingan bisnis yang tidak sehat ini, akhirnya PMI yang kembali menjadi korban penempatan ilegal,” kata Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Juni 2023.
Selain itu, Migrant Watch mendesak pemerintah untuk membangun sistem bisnis penempatan yang sehat dan adil. Pasalnya, jika terus berlanjut, kondisi persaingan usaha tidak sehat ini akan merugikan buruh migran Indonesia.
“Negara harus hadir untuk PMI. Dengan membangun sistem yang tepat, masalah keluarnya PMI secara ilegal bisa diminimalisir,” kata Aznil.
Senada dengan Migrant Watch, Koalisi SPSK juga meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan skema SPSK sebagai akar penyebab menjamurnya penempatan ilegal.
Halaman selanjutnya
Menurut dia, hal itu bisa dilakukan dengan membongkar dan mengganti kran monopoli penempatan PMI yang dilakukan sejumlah kelompok kartel dalam sistem SPSK.
