PBB Khawatir Keamanan, Situasi Kemanusiaan Di Sudan Memburuk Dengan Cepat

Pihak-pihak yang bertikai di Sudan telah menyepakati gencatan senjata selama tiga hari saat banyak negara bergegas mengevakuasi para warga mereka dari Sudan.

PBB Khawatir Keamanan, Situasi Kemanusiaan Di Sudan Memburuk Dengan Cepat

Read Time:1 Minute, 42 Second

Rabu, 14 Juni 2023 – 16:18 WIB

Khartoum – Kepala Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan (UNITAMS) Volker Perthes melaporkan bahwa situasi keamanan dan kemanusiaan di negara tersebut memburuk dengan cepat.

Sejak pecahnya konflik antara Pasukan Militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 15 April 2023, situasi keamanan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan terus memburuk dengan cepat di seluruh negeri, terutama di Khartoum, Darfur, dan Kordofan. kata Perthes pada Selasa 13 Juni 2023.

Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak dapat memverifikasi semua dugaan pelanggaran, informasi yang dia terima dari berbagai entitas masyarakat sipil dan jaringan pembela hak asasi manusia memberikan gambaran yang jelas tentang skala dampak yang menghancurkan terhadap penduduk sipil di Sudan.

Rakyat Sudan terus menggelar protes jalanan untuk menuntut Dewan Militer Transisi (MTC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Utusan PBB itu juga mengatakan dirinya sangat prihatin dengan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan selama konflik di Sudan. Akibat bentrokan militer di Sudan, lebih dari 1.000 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka.

PBB memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang telah mengungsi dan lebih dari 840.000 orang mengungsi di daerah pedesaan dan negara bagian lain, sementara 250.000 orang lainnya telah melintasi perbatasan Sudan.

Perthes mengutuk semua serangan terhadap warga sipil di Sudan. “Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melanjutkan upaya untuk memantau situasi, dan menggunakan sumber dayanya untuk terlibat dengan semua pihak guna mencapai penyelesaian konflik secara damai, berkoordinasi dengan mitra regional dan internasional,” katanya.

Konflik Sudan dipicu oleh ketidaksepakatan selama beberapa bulan terakhir antara kedua belah pihak mengenai integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata — syarat utama perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat dalam tindakan yang dikutuk oleh kekuatan politik sebagai kudeta. Masa transisi yang dimulai pada Agustus 2019 pasca lengsernya Presiden Omar al-Bashir dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024. (Ant/Antara)